Hukum Kredit Dan Kartu Kredit Menurut Islam

KREDIT

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah : bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan.

Namun sebagai syarat harus dipenuhi ketentuan berikut :

1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya : harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam tempo 5 tahun.

2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.

3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek bai` gharar (penipuan) Untuk lebih jelasnya agar bisa dibedakan antara sistem kredit yang dibolehkan dan yang tidak, kami contohkan dua kasus sebagai berikut :

Contoh 1 :

Ahmad menawarkan sepeda motor pada Budi dengan harga rp. 12 juta. Karena Budi tidak punya uang tunai Rp.12 juta, maka dia minta pembayaran dicicil (kredit).

Untuk itu Ahmad minta harganya menjadi Rp. 18 juta yang harus dilunasi dalam waktu 3 tahun. Harga Rp. 18 juta tidak berdasarkan bunga yang ditetapkan sekian persen, tetapi merupakan kesepakatan harga sejak awal.

Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam.

Contoh 2 :

Ali menawarkan sepeda motor kepada Iwan dengan harga Rp. 12 juta. Iwan membayar dengan cicilan dengan ketentuan bahwa setiap bulan dia terkena bunga 2 % dari Rp. 12 juta atau dari sisa uang yang belum dibayarkan.

Transaksi seperti ini adalah riba, karena kedua belah pihak tidak menyepakati harga dengan pasti, tetapi harganya tergantung dengan besar bunga dan masa cicilan. Yang seperti ini jelas haram.

Al-Qaradawi dalam buku HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur ulama membolehkan jual beli kretdit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman.

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: “Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.”

Kartu Kredit (Charge Card)

Di zaman ini berbelanja dengan menggunakan kartu kredit memberikan banyak kelebihan, selain urusan gengsi.

Pertama, masalah keamanan.

Seseorang tidak perlu membaya uang tunai / cash kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu kredit dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Seseorang tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya. Bahkan bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit kartu itu dan dalam hitungan detik kartu tersebut akan diblokir.

Kedua, masalah kepraktisan.

Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu. Ketiga, masalah akses. Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran dengan kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim wessel pos.

Namun tidak berarti kartu kredit itu bisa sukses di setiap tempat. Untuk keperluan belanja kecil dan harian, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Untuk jajan bakso di ujung gang, masih sangat dibutuhkan uang tunai. Tukang bakso tidak menerima American Visa dan sejenisnya.

Selain itu dengan maraknya kasus carding atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama dari Indonesia, sampai-sampai transaksi online bila pemesannya dari Indonesia tidak akan dilayani. Pada dasarnya, prinsip kartu kredit ini memberikan uang pinjaman kepada pemegang kartu untuk berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga belanjaan.

Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang pinjaman itu bila segera dilunasi dan belum jatuh tempo tidak atau belum lagi dikenakan bunga, yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian.

Tapi bila telah lewat satu bulan itu dan tidak dilunasi, maka akan dikenakan bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan. Jadi bila dilihat secara syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga yaitu bila dilunasi sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh tempo.

Bila seseorang bisa menjamin bahwa tidak akan jatuh pada opsi kedua, maka menggunakan kartu kredit untuk berbelanja adalah halal hukumnya. Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, maka menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

1. Kontrak dan Hubungan Antara Pengeluar, Pemegang dan Peniaga.

Secara amnya, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kard, Pengeluar dan pihak ketiga adalah diktiraf di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan Al-Kafalah (Jaminan). Dimana ‘Kafil’ (adalah Penjamin-Pengeluar Kad), ‘Makful’ (Yang dijamin- Pemegang Kad) dan ‘Makful lahu’ (Penjual). Semua ini adalah diiktiraf dan kontrak adalah sah di sisi Islam. Kesannya, semua pembelian dibuat dgn kad ini, tiada lagi hak tuntutan pembayaran dari peniaga kepada pemegang kad, kerana ia telah terpindah kpd Pengeluar.

Maka tidak harus peniaga menuntutnya drpd Pemegang Kad. Demikian pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibn Hazm dan Majoriti Fuqaha. Pndangan mereka adalah berdasarkan kefahaman terhadap tiga buah hadith Nabi yang diriwayatakn oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dar Qutni dll. Justeru tulisan ini tidaklah ingin memanjangkan bicara tentangya.

2. Yuran Penyertaan, Pembaharuan dan Penukaran Kad

Hukumnya : HARUS, tiada masalah dari sudut syarak, ia dianggap sebagai upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhdp khidmat yg disediakannya. Juga HARUS jika terdpt perbezaan jumlah yuran khidmat bergantng kpd perbezaan jenis khidmat. Tetapi dgn syarat jumlah kos tersebut mestilah setara dgn khidmat sebenar yg diberikan..jika ia melebihi kos khidmat sebenar, maka ia adalah Riba yang diharamkan.

Demikian keputusan dalam Qarar (ketetapan) dari Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia) pada persidangnnya ke-3 , Okt 1986

3. Kos Tertentu Dari Peniaga kepada Bank Pengeluar

Adakalanya pihak Bank pengeluar Kad meletakkan syarat dlm kontraknya dgn para peniaga sejumlah ‘kos tertentu’ dalam bentuk peratusan yang dipotong dari Bil Penjual (Peniaga), yang mana biasanya berlegar sekitar 2-5% atau 8 % dari jumlah Bil. (Lihat Jones , Sally A, The Law Relating to Credit Cards, London, 1989 ,ms 14)

Hasilnya, apabila Peniaga membuat tuntutan kpd Bank Pengeluar, maka Bank akan segera menunaikan bil (Pemegang Kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yg disebut tadi. Kemudian pihak Bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil penggunaan kad daripada pemegang kad.

Hukumnya : Harus . Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah. Jumlah kos ini dikira hadiah kpd . (Rujuk Fatawa Hindiyyah, juga Fatawa Al-Bazaziyah, Al-Mabsut dll ), Terdapat ramai para Fuqaha (Ulama Fiqh) mengganggap ia adalah upah wakil (Ujrah wakalah) kpd Bank krn menjadi ‘wakil’ bagi Peniaga dlm mempromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Ia juga boleh dianggap sbg Diskaun Khas dari peniaga kpd pengeluar. Ada juga yg mengatakan ia sbg upah Broker (Ia adalah pandangan Prof. Dr Rafiq Al-Misri).

4. Syarat Mewajibkan Pemegang Kad Membuka Akaun di Bank Pengeluar.

Bagi mereka yg ingin mendptkan kad, mereka disyaratkan menyimpan sejumlah tertentu di dalam akaun bank pengeluar. Ia sbg bukti pengiktirafan hak-haknya.

Hukumnya : Harus. Dalam Fiqh Islam, ia mengambil hukum ‘Ar-Rahn’ (Barang Gadaian).

5. Hadiah dan Jaminan Khas Bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card)

Ia bertujuan utk menarik golongan menengah dan atasan bg menyertai skim mereka. Maka utk tujuan itu, mrk menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim Insuran Percuma dan Insuran Kemalangan Perjalanan.

Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards), setiap US dolar hasil penggunaan Kad Emas, pengguna akan mendapat satu mata. Dan mata ini akan bertambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati program melancong percuma atau penginapan di hotel percuma, atau diskaun di restoran2 dll. (Lihat : American Express Cards, an exclusive opportunity for a select few)

Hukumnya :

Hadiah Insuran percuma : Hukum Insuran Konvensional telah diputuskan oleh Sidang Majma Fiqh Islami yang pertama pd 1397 H, sebagai Haram krn mengandungi unsur Riba,Gharar, Jahalah, Judi dll. Bgmnpun dalam konteks ini, hukumnya berlainan kerana pemegang tidak membayar apa2 kpd syarikat Insuran, oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yg diputuskan, malah ia dianggap sbg hadiah galakan shj dan hukumnya adalah Harus. Ini adalah krn ia bukannya maksud kontrak tetapi hanya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil dr perjanjian). Telah diiktiraf dalam Kaedah Fiqh bhw (Dimaafkan yg berlaku pd tawabi’ dan tidak pd lainnya- Rujuk Majalah al-Ahkam Al-‘Adliyah).

2. Hadiah2 lain : HARUS atas dasar sumbangan dan derma dan galakan. Asalkan ia tidak terjebak dlm muamalat Bank Konvensional Ribawi. Juga dgn syarat hadiah ini terdiri drpd perkara yg halal syarak. Bgmnpun dlm hal seumpama ini ,ulama Mazhab Syafie tidak mengharuskannya atas dasar ‘Sadd az-Zarai’ (Menutup jalan haram dari berlaku).

6. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Shj

Iaitu pihak pengeluar mempunyai hak utk menamatkan kontrak wp tanpa persetujuan Pemegang kad.

Hukumnya : Syarat ini diterima dan HARUS di sisi Syara’, kerana kontrak yg diikat adalah termasuk dalam bab Kafalah. Ia telahpun dinaskan sbg kontrak ‘Ghair Lazim’ (Boleh ditamatkan kontrak tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak). Terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak.

7. Membeli Emas & Perak dgn Kad Krdit

Mayoritas Fuqaha’ (Ulama Fiqh) telah menegaskan bhw antara syarat sah pembelian emas dan perak dgn wang kertas mestilah transaksi pertukaran berlaku ketika itu juga tanpa sebarang penangguhan, ia disebut at-taqabud fil hal dlm istilah Fiqh. Ia adalah berdasarkan Hadith Nabi SAW yg jelas menyatakan perihal tersebut. Wang kertas dianggap dari kalangan harta ribawi (usurious items) dan demikian juga Kad Kredit.

Persoalannya : Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran di tempat transaksi jual beli dilakukan?. Dalam hal ini, Fuqaha Semasa menyatakan bhw At-Taqabud sebenarnya telah terlaksana, iaitu dgn cara melalukan kad kredit tersebut di alat bacaan kad kredit ketika pembayaran dibuat. Dgn tindakan ini, semua maklumat telah dihantar ke Bank Pengeluar yang akan menguruskan pembayaran selepas itu.

Maka hukumnya : HARUS dan at-Taqabud telah berlaku secara al-Hukmi (secara hukumnya) dan telah tercapai, sbgmnnya pembelian dgn cek..Demikian Qarar dan Fatwa dari Majma’ Fiqh Islami dalam sidangnya yang ke 9 pada April 1995 .

8. Pertukaran Matawang (Money Exchange atau ‘As-Sarf’) Dgn Kad Kredit.

Biasanya, pemegang kad boleh menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bg membeli apa jua barang yang dikehendakinya, dgn penggunaan kad ini, maka pihak Bank Pengeluar akan membayar Bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dgn matawang negara yg terbabit. Kemudian menuntut dari Pemegang kad dgn Matawang tempatan (dgn menggunakan harga pertukaran hari tersebut - sbgmn termaktub di dlm perjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar 2-3 minggu.

Jelas, terdapat transaksi pertukaran matawang (As-Sarf) dalam hal ini. Sbgmn maklum syarat dalam Islam bg pertukaran wang adalah At-Taqabud fil hal.

Hukumnya : HARAM. Ini adalah krn kelewatan Bank menerima timbal balik dari pemegang kad, bg pertukaran matawang yg telah dilakukannya. Bank hanya mendapat timbal tukaran itu selepas 2-3 minggu, ini kerana Bank menuntut Bil dari pemegang kad hanya selepas dikeluarkan bil penyata selain memberinya had tempoh izin. Justeru tiada taqabud haqiqi ataupun hukmi berlaku disini. Lalu Hukumnya adalah HARAM kerana berlaku Riba Buyu’ .

BGMNPUN dikecualikan dr haram dalam keadaan dharurat dan keperluan yg amat sgt.

9. Denda Kerana Lewat Langsaian Bil bg ‘Charge Card’.

Terkandung di dalam syarat kontrak bg ‘Charge Card’, bhw pemegang kad akan menanggung denda akibat kelewatan melangsaikan bilnya dalam tempoh izin. Sudah tentu ia berbentuk wang.

Hukumnya : HARAM, terdapat unsur Riba An-Nasiah (Riba Hutang) yang sgt dilarang di dalam Islam kerana terdpt unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusia tanpa haq. Telah Ijma’ seluruh ulama muslim pengharaman riba ini.

Demikian Keputusan hasil persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998. BGMNPUN terdpt keputusan berbeza dari persidangan AL-BARAKAH ke 12, yang memutuskan HARUS, ia berdasarakan sebab kelemahan kefahaman agama dan kesengajaan dalam melewatkan dlm melangsaikan Bil walaupun mampu. Demikian juga pandangan Syeikh Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Pandangan yang lebih kuat adalah HARAM.

10. Bunga @ Faedah Dikenakan bg Memperbaharui Bil Bg Credit Card

Terkandung dlm syarat kontrak ‘Credit Card’ syarat , bg pemegang yg tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya, maka bil yg berbaki tersebut akan dikenakan faedah.

Hukumnya : HARAM, ia adalah Syarat Riba yang dilarang di dalam Islam tanpa sebarang ragu2. Demikian keputusan persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998.

Soalan : Adakah harus seorg muslim memohon Kad ini, yg jelas mensyaratkan faedah bg bil berbaki?

JAWAPAN : Asalnya adalah HARAM dan batal syarat tersebut. Bgmpun terdpt pengecualian apabila ada keperluan mendesak dan tiada pilihan lain, ketika itu hukumnya HARUS, dgn syarat membayar penuh bil tanpa meninggalkan sebrg baki yg boleh dikenakan Faedah.

11. Mengeluarkan Uang dgn Kad Kredit

Ia dianggap pemegang kad membuat pinjaman kpd Bank Pengeluar Kad secara langsung melalui ‘Auto Teller Machine’ bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM Bank Lain (di kira sbg wakil).

Hukumnya :

1. HARUS, jika pemegang mempunyai wang yang mencukupi dalam akaunnya. Ketika itu pemegang kad seolah2 mengeluarkan wangnya shj. Jika diambil dr bank lain juga demikian. Dan Harus pihak bank mengambil kos upah dgn kadar khidmat mereka yg sebenar.

2. HARAM JIKA Bank Pengeluar mensyaratkan Faedah@bunga hasil pinjaman yang diberikan. Kerana ia adalah Riba al-Qurudh. KECUALI JIKA PIHAK BANK PEMBERI PINJAMAN HANYA MENGAMBIL KOS KECIL YG TETAP, HASIL KHIDMAT PEMPROSESAN YANG DIBUATNYA SHJ. KETIKA ITU HARUS , Demikian qarar Majma’ Fiqh Islam Sedunia pada sidangnya ketiga pada 1986 M.

3. Jika Pemegang tiada jumlah yg mencukupi di dalam akaunnya (berlaku overdraft) atau langsung tiada sbrg akaun. Maka dianggap pengeluarannya itu adalah PINJAMANnya terhadap bank..dan semua hukum pinjaman (al-Qardh) di dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Sbgmn Hadith Mawquf : ‘Kullu Qardhi Jarra Naf’an Fahuwa Riba’ Setiap pinjaman yang mensyaratkan sebarang manfaat bg pihak pemberi pinjaman adalah RIBA.

PENUTUP

Demikian beberapa bentuk urusan niaga yang terhasil dari penggunaan kad kredit, diharap ianya dpt memberikan gambaran yang jelas terhadap seluruh hukum-hakam yg berkaitan dgnnya, dan diberikan kita kekuatan utk menjauhi mana yang haram sedaya mungkin.

1. Al-Bidaqah al-Bankiyah, Prof. Dr Abd Wahab Abu Sulaiman, Dar al-Qalam, Dimasqh , cet 1, 1998 m .
2. Qadhaya Fiqhiyyah Mu’asiroh Fil Mal wal iqtisod, Prof. Dr Nazih Kamal Hammad, Dar al-Qalam, Dimasqh, cet 1, 2001 M.
3. Bidaqah al-I’timan min Manzur Islami, Prof. Dr Abd Fatah Idris, Cet 1, 2001 M
4. The Law Relating to Credit Cards, Jones , Sally A , London, 1989
5. Majalah Majma Fiqh Islami , Bil 3 dan 8 , Sidang 1, 3 dan 9
6. Al-Fatawa al-Hindiyyah, cet al-amiriyyah , Bulaq, 1310 H
7. Al-Fatawa al-Bazaziyyah , cet al-amiriyyah , Bulaq, 1310 H
8. Bitoqah al-I’timan, Al-Syeikh Dr Abd Satar Abu Ghuddah
9. Al-Mabsut , Imam As-Sarakhasi, cet as-sa’adah, Mesir, 1324 H
10. Hawl Jawaz Ilzam al-Mumatil bita’wid lid Dain, Majalah Dirasat Iqtisodiyaah Islamiyah, jil 3 , Bil 2, 1996 m

Hukum Kredit Dan Kartu Kredit Menurut Islam 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.